Revisi Aturan Taksi Daring Masih Belum Jelas

Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan memasukkan sejumlah pasal lama di Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, di dalam aturan baru taksi daring. Pasal-pasal tersebut dianggap tidak bermasalah karena tidak menjadi bagian dari sejumlah pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Revisi Aturan Taksi Daring Masih Belum Jelas

“Kami harapkan aturan penggantinya bisa segera selesai,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub Budi Setiyadi saat konferensi pers, Kamis (20/9). Kemhub saat ini memang sedang mengejar penyelesaian aturan baru tentang angkutan berbasis aplikasi atau taksi daring (online). Hal itu dilakukan seiring dikabulkannya sebagian permohonan uji materi Permenhub 108/2017 oleh MA (lihat tabel).

Budi bilang, ada empat pasal yang akan kembali masuk dalam Permenhub baru. Pertama, soal tarif. Budi menyatakan tarif taksi daring akan tetap menggunakan batas atas dan batas bawah. Kedua, terkait wilayah. Menurut Budi, MA tidak membatalkan aturan yang membatasi wilayah operasional angkutan berbasis aplikasi. Makanya, pengemudi taksi daring tak boleh beroperasi di luar wilayah yang terdaftar. Ketiga, mengenai kuota. Nantinya kuota taksi daring yang boleh beroperasi akan diatur pemerintah daerah (pemda) masing-masing. “Batas kuota akan diatur berdasarkan surat keputusan gubernur,” terang Budi. Keempat, penandaan taksi daring. Jika pasal soal identitas dengan penggunaan stiker dan kode khusus dibatalkan MA, maka Kemhub akan mengubah penanda di plat nomor kendaraan. Nantinya, plat nomor mobil taksi daring akan dibedakan dengan menggunakan kode khusus.

Budi bilang, dalam aturan baru itu Kemhub tidak akan melanjutkan upaya untuk memasukkan dua poin yang dibatalkan MA, yakni kewajiban uji KIR dan penggunaan stiker untuk identitas taksi daring. Atas sejumlah pasal itu Asosiasi Driver Online (ADO) mengaku menolak poin aturan soal penandaan permanen pada kendaraan taksi daring, meskipun dilakukan pada plat nomor kendaraan. “Kami menolak penandaan permanen pada kendaraan,” ujar Sekretaris Jenderal ADO Wiwit Sudarsono, Kamis (20/9).

ADO menolak penandaan itu, karena mobil yang digunakan oleh pengemudi taksi daring bukan mobil pribadi. Menurutnya, penggunaan pelat khusus akan menyulitkan pengemudi. Sedangkan untuk tarif batas atas dan batas bawah, ADO sepakat diterapkan sebagai perlindungan bagi pengemudi dan konsumen. Begitu pula dengan aturan kuota dan wilayah operasional bagi taksi daring, Wiwit bilang, aturan tersebut sangat diperlukan oleh pengemudi taksi daring untuk mencegah membanjirnya pengemudi taksi daring. “Kuota perlu ditentukan karena pasokan sudah tak sesuai permintaan lagi,” ujarnya.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *