Telat Lapor Akuisisi, Kini Kena Denda

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang galak mengawasi aktivitas perusahaan, khususnya yang terkait merger dan akuisisi. Hal itu terlihat dari sepak terjang hakim persaingan usaha yang belakangan ini banyak menghukum denda sejumlah perusahaan, karena telat melaporkan aksi pengambilalihan saham perusahaan lain. Salah satunya adalah vonis KPPU kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Perusahaan ini didenda karena terlambat melaporkan akuisisi saham PT Iforte Solusi Infotek. Oleh karena itu anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) ini harus membayar denda sebesar Rp 1,1 miliar ke kas negara. Akuisisi Protelindo ke Iforte efektif berlaku 1 Juli 2015. Namun pemberitahuan pengambilalihan saham baru dilakukan pada 10 Desember 2015.

Sesuai pasal 5 ayat(1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2010, penggabungan badan usaha atau pengambilalihan saham harus dilaporkan ke KPPU secara tertulis paling lama 30 hari kerja pasca akuisisi. “Terlapor terbukti melanggar PP 57/2010 dan mengakui keterlambatan ini,” ungkap Yadi Hidayat, Ketua Majelis KPPU saat membacakan putusan, Kamis (20/9).

Walau tidak ada penjelasan penyebab keterlambatan, majelis hakim menyatakan Protelindo telah mengaku bersalah dan siap bayar denda. Selain vonis ke Protelindo, pada 9 September 2018, KPPU juga mendenda PT Darma Henwa Tbk (DEWA) senilai Rp 3,75 miliar. Vonis dijatuhkan karena DEWA terlambat melaporkan akuisisi PT Cipta Multi Prima. Denda lebih besar karena Darma Henwa tak mengakui keterlambatan itu. Darma Henwa merasa akuisisi itu tera?liasi karena ada direksi yang juga duduk di kursi manajerial di Cipta Multi Prima. Direksi DEWA keberatan atas vonis itu, tapi mereka ingin mempelajari putusan KPPU untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Akuisisi saham PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk juga berujung denda KPPU senilai Rp 3,75 miliar. Secara yuridis, akuisisi itu sah pada 27 April 2015, tapi pelaporan berlangsung pada 19 September 2016. Vonis KPPU dijatuhkan pada persidangan majelis tanggal 6 September 2018.

Jalankan amanat
Namun nasib baik didapatkan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA). Perusahaan ritel dan distribusi perangkat elektronik telekomunikasi ini terbebas sanksi KPPU meski terlambat menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait akuisisi saham PT Axioo Internasional. Erajaya baru melaporkan akuisisi saham PT Axioo Internasional pada 10 Februari 2016. Artinya, ada keterlambatan selama 145 hari kerja terhitung sejak akuisisi efektif pada 07 Juli 2015. Namun, Majelis KPPU tidak memberikan sanksi denda untuk akuisisi bernilai Rp 5,1 miliar itu karena ada pertimbangan lain.

Pertimbangannya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-Dag/ Per/8/2013 tentang perubahan Permendag Nomor 82/M-Dag/ Per/12/2012 tentang ketentuan impor seluler, komputer genggam dan komputer tablet. Beleid itu mewajibkan perusahaan penjual telepon selular mendirikan pabrik di Indonesia. “Akuisisi Axioo oleh ERAA karena menjalankan kebijakan pemerintah,” jelas Kurnia Toha, ketua majelis hakim persidangan. Imam Nul Islam, pengacara Erajaya mengapresiasi putusan itu karena sesuai dengan harapan. “Kami memang hanya menjalankan aturan, jadi akuisisi itu tidak perlu dilaporkan ke KPPU,” katanya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *